Mengawal Demokrasi di Era Disrupsi Digital: Peran Krusial Generasi Z

Ilustrasi Gen Z, era digitalisasi 

Generasi Z, atau yang lebih populer disingkat Gen Z, merupakan kelompok demografi yang tumbuh dan berkembang pada rentang tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini bersinggungan erat dengan laju digitalisasi yang masif dan tsunami informasi. Konteks pertumbuhan ini menjadikan Gen Z memiliki karakteristik yang unik, yakni memiliki akses tak terbatas terhadap informasi dan teknologi komunikasi.

Peran digitalisasi telah menjadi faktor fundamental dalam hampir seluruh sektor kehidupan bermasyarakat, mencakup pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Perkembangan digital yang sangat pesat memang mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan. Namun, perlu diakui bahwa dampak negatif yang ditimbulkan juga berjalan berbanding lurus dengan kecepatan perkembangan digital tersebut.

Masifnya perkembangan digital tersebut harus diimbangi dengan sikap kehati-hatian dan selektivitas dalam mengelola informasi. Hal ini tidak terkecuali dalam pandangan kita terhadap demokrasi. Masyarakat memang senantiasa optimis dengan cita-cita terwujudnya demokrasi yang ideal. Namun, pada saat yang sama, masyarakat juga dibenturkan pada pola dan praktik pemerintahan yang kerap memicu pesimisme.

Secara sederhana, demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat." Konsekuensinya, peran dan keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat fundamental dalam mengelola sistem pemerintahan, baik keterlibatan secara langsung maupun melalui representasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Tantangan terbesar demokrasi di era digital adalah munculnya ancaman manipulasi informasi dan polarisasi ekstrem. Ruang digital sering kali menjadi tempat subur bagi penyebaran berita bohong (hoaks) dan propaganda kebencian, yang ditujukan untuk merusak nalar publik dan mendelegitimasi institusi demokrasi. Algoritma media sosial juga cenderung menciptakan filter bubble and echo chamber, yang memperkuat pandangan kelompok sendiri dan menyulitkan terjadinya dialog konstruktif lintas pandangan politik.

Pertanyaannya kemudian mengerucut: Bagaimanakah upaya menjaga demokrasi di tengah perkembangan digitalisasi dapat dilaksanakan? Dan bagaimana peran krusial dari Gen Z dalam mengawal demokrasi ini?

Gen Z, sebagai digital native, memegang kunci. Peran mereka tidak hanya sebatas pemilih, tetapi juga penjaga gerbang informasi. Gen Z harus memanfaatkan literasi digital superior mereka untuk:

Memerangi Hoaks: Menjadi garda terdepan dalam verifikasi fakta (fact-checking) dan melawan disinformasi yang merusak tatanan politik.

Mendorong Partisipasi Politik Inklusif: Menggunakan platform digital untuk mengadvokasi isu-isu publik secara cerdas, mendorong transparansi pemerintah, dan memobilisasi gerakan moral.

Solusi yang bisa ditawarkan dalam menjawab tantangan tersebut, adalah penguatan literasi digital berbasis etika kewarganegaraan, baik melalui kurikulum pendidikan maupun inisiatif komunitas. Secara kolektif, Gen Z harus didorong untuk mengubah fokus konsumsi digital dari hiburan pasif menjadi partisipasi kritis dan konstruktif.

Kesimpulannya, masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kemampuan Gen Z untuk mentransformasi ruang digital dari medan pertempuran disinformasi menjadi arena dialog yang cerdas dan beradab.

Penulis     : M. Riski Fadila

Editor       : Ubaid Dimas R.